Sistem Pemilu yang Cocok Untuk Indonesia (DISTRIK atau PROPORSIONAL)
Minggu, 29 Desember 2013
0
comments
Pendahuluan
Konsep Negara demokrasi sudah banyak diterapkan
hampir diseluruh Negara di muka bumi, baik pada Negara kerajaan atau republik.
Paham demokratis ini banyak diikuti karena demokrasi sendiri didasari oleh
nilai-nilai yang positif dan mengandung unsur-unsur moral universal[1].
Sistem demokrasi yang menjamin akan hak-hak sipil dan
hak politik rakyat dalam suatu Negara seperti yang dianut oleh Indonesia yang
secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 (UUD 1945)[2].
Oleh karena itu, Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi dalam
konstitusinya, pasti melaksanakan kegiatan pemilu untuk memilih pemimpin negara
atau pejabat publik yang baru. Pemilihan umum merupakan bagian dari pelaksanaan
prinsip demokrasi.
Pemilihan umum dalam Negara demokrasi Barat dewasa
ini menjadi model ideal bagi Negara demokrasi pada Negara-negara yang sementara
berkembang yang mengimpor konsep Negara modern demokrasi[3].
Pada Negara demokrasi sementara berkembang yang mengimpor konsep demokrasi
barat itu, pemilu setidak-tidaknya merupakan peristiwa menegangkan bahkan kadangkala merupakan peristiwa
berdarah, sehingga sering dihindari dengan cara menunda pemilu. Hal ini juga
sangat berpengaruh terhadap sistem pemilu yang digunakan dalam suatu Negara.
Ada dua sistem pemilihan umum yang
sering digunakan oleh beberapa Negara, yaitu sistem pemilu Distrik dan Proporsional. Dengan
keberadaan sistem pemilu tersebut, Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan
melaksanakan pemilihan umum tentunya menggunakan salah satu dari sistem
tersebut, atau bahkan kedua-duanya. Ketidakjelasan sistem pemilu yang digunakan
tersebut membuat Indonesia sering mengalami masalah dalam pemilihan umum.
Untuk itu berangkat dari permasalahan tersebut maka
kita perlu mengkualifikasikan sistem yang cocok dan baik dan sesuai dengan
kultur politik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu melalui penulisan makalah
ini akan menjelaskan tentang sistem pemilu distrik dan sistem pemilu
proporsional serta sistem pemilu yang cocok untuk Indonesia.
[1] Dr.Taufiqurrahman syahuri,S.H.,M.H, Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, 2011, hlm.157.
[2] Pasal 1 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
[3] Willy D.S Voll, S.H, Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian, 2013, hlm.57.
A.
SISTEM PEMILU DI INDONESIA
Pemilihan umum, selanjutnya disebut
Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945[1].
Pemilihan Umum sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia
sudah diterapkan beberapa kali mulai sejak kemerdekaan hingga tahun 2009. Dalam
sejarah perjalanan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah mengalami
banyak persoalan dan beberapa pelanggaran, yaitu pelanggaran pidana pemilu,
pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran penghitungan suara[2].
Pelanggaran penghitungan ini akan dinilai dan diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga Negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, yaitu salah
satunya menyelesaikan sengeketa hasil pemilihan umum. Penilaian MK terhadap
hasil rekapitulasi KPU merupakan penilaian konstitusional yang akan menilai
dari sisi prosedur formal dan kebenaran materinya.
Dengan berbagai polemik yang terjadi
mengenai pemilihan umum yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari sistem
pemilihan umum yang digunakan, pemilihan umum tahun 1955 dan 2004 mempunyai
kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan pemilu ditahun lain yang telah
dilakukan. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi
yang vacuum, melainkan berlangsung di
dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari
pemilihan umum-pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk
mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia[3].
Untuk menentukan mana yang cocok maka kita perlu mengetahui sejarah pelaksanaan
pemilihan umum di Indonesia dari masa ke masa seperti berikut ini :
a.
Zaman Demokrasi Parlementer
(1945-1959)
Awal pelaksanaan pemilihan umum di
Indonesia direncanakan mulai awal bulan oktober 1945, tetapi baru dilaksanakan
oleh kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Saat itu pemungutan suara
dilakukan dua kali, yaitu satu kali untuk memilih anggota DPR pada bulan
September, dan satu kali untuk memilih anggota konstituante pada bulan
Desember.
Sistem yang digunakan ialah sistem
proporsional. Pada waktu itu sistem itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh
Belanda, Merupakan satu-satunya sistem pemilihan umum yang dikenal dan
dimengerti oleh para pemimpin Negara.
Pemilihan umum diselengarakan dalam
suasana khidmat, karena merupakan pemilihan umum pertama dalam suasana
kemerdekaan. Pemilihan umum berlangsung sangat demokratis, tidak ada
partai-partai, dan tidak ada usaha-usaha pemerintah untuk mengintervensi
terhadap partai-partai sekalipun kampanye berjalan seru, terutama antara
Masyumi dan PNI.
Namun stabilitas politik yang sangat
diharapkan dari pemilihan umum tidak terwujud. Kabinet Ali (I dan II) yang
memerintah selama dua tahun dan yang terdiri atas koalisi tiga besar: Masyumi,
PNI, dan NU, ternyata tidak kompak dalam mengahadapi beberapa persoalan,
terutama yang terkait dengan konsepsi presiden yang diumumkan pada tanggal 21
Februari 1957. Karena beberapa partai koalisi tidak menyetujuinya, akhirnya
beberapa manteri, antara lain dari masyumi, keluar dari cabinet. Dengan
pembubaran Konstituante oleh Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parlementer berakhir
dan kemudian mulai zaman Demokrasi Terpimpin.[4]
b.
Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Sesudah mencabut Maklumat Pemerintah
November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno
mengurangi jumlah partai menjadi 10. Kesepuluh partai ini : PNI, Masyumi, NU,
PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai
Islam Perti, yang kemudian ikut dalam pemilihan umum 1971 di masa orde baru.
Zaman demokrasi terpimpin tidak diadakan pemilihan umum[5].
c.
Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)
Sesudah runtuhnya rezim Demokrasi
Terpimpin yang semi-otoriter ada harapan besar dikalangan masyarakat untuk
mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil. Berbagai forum
diskusi diadakan, salah satu inti pembahasannya adalah langkah praktis untuk
mengurangi jumlah partai politik, karena dianggap mengakibatkan rapuhnya sistem
politik.
Salah satu caraya adalah melalui
sistem pemilihan umum, saat itu diperbincangkan bukan hanya sistem proporsional
yang sudah lama dikenal, tetapi juga sistem distrik, yang di Indonesia masih
sama sekali baru. Seminar berpendapat bahwa sistem distrik dapat mengurangi
partai politik secara alamiah, namun dikhawatirkan merugikan eksistensi
partai-partai politik, dan juga karena ada usul untuk memberikan jatah kursi di
DPR kepada ABRI. Sehingga sistem distrik ditolak, maka semua pemilihan umum
berikutnya dilaksanakan dengan memakai sistem proporsional.
d.
Zaman Reformasi
Reformasi membawa beberapa perubahan
fundamental. Pertama, dibuka kesempatan kembali untuk bergeraknya partai
politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru. Ketentuan ini kemudian
tercermin dalam pemilihan umum 1999 yang diselenggarakan dengan disertai banyak
partai. Kedua, pada pemilihan umum 2004 untuk pertama kali dalam sejarah
Indonesia diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
Ketiga, diadakan pemilihan untuk suatu badan baru, yaitu Dewan Perwakilan
Daerah yang akan mewakili daerah secara
khusus.
Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD
digunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka, sehingga pemilih
dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Ada warna
sistem distrik dalam penghitungan perolehan kursi DPR dan DPRD pada pemilihan
umum 2004[6].
Dalam perjalanan sejarah pemilihan
umum di Indonesia juga tidak konsisten dalam menggunakan sistem pemilihan umum
yang dipakai, sistem distrik atau proporsional.
B.
SISTEM PEMILU DISTRIK DAN
PROPORSIONAL
Dalam ilmu politik dikenal
bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi
umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu[7]
:
a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut
Sistem Distrik).
b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya
dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).
Dalam sistem distrik, satu wilayah
kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single-member constituanty) atas dasar
pluralitas (suara terbanyak).
Dalam sistem proporsional, satu
wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-member constituency). Perbedaan
pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat
menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi
masing-masing partai politik.
Dinamakan sistem distrik karena
wilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan)
yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang
dikehendaki[8].
Sistem distrik merupakan sistem
pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap
kesatuan geografis (yang biasanya disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang
terkacup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Yang memakai sistem distrik
misalnya Amerika, Inggris, dan India.
Sistem perwakilan proporsional ialah
sistem dimana presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat yang dibagikan
kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan presentase jumlah suara
yang diperoleh tiap-tiap partai politik[9].
a.
Keuntungan Sistem Distrik
-
Sistem
ini lebih mendorong kea rah integrasi partai-partai politik karena kursi yang
diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
-
Fragmentasi
partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung, malahan sistem
ini bisa mendorong ke arah penyerdehanaan partai secara alami dan tanpa
paksaan.
-
Karena
kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga
hubungan dengan konstituen lebih erat.
-
Bagi
partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain.
-
Lebih
mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga
tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain.
-
Sistem
ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.
b.
Kelemahan Sistem Distrik
-
Sistem
ini kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan partai kecil dan golongan-golongan ini
terpencar dalam berbagai distrik.
-
Sistem
ini kurang representative dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam
suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya.
-
Sistem
distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi
dalam kelompok etnis, religious, dan tribal,
sehinga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu
secara idiologis dan etnis merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.
-
Ada
kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik
serta warta distriknya, daripada kepentingan nasional.
c.
Keuntungan Sistem Proporsional
-
Sistem
proporsional dianggap representative, karena jumlah kursi partai dalam parlemen
sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu.
-
Sistem
proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih elagitarian karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan
antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang
atau wasted.
d.
Kelemahan Sistem Proporsional
-
Sistem
ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau kerja sama satu sama
lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya.
-
Sistem
ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai,
anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru.
-
Sistem
proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem
daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon.
-
Wakil
yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya.
-
Karena
banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas
(50% + satu) dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan[10].
Dari penjelasan mengenai
keuntungan dan kelemahan sistem pemilihan umum diatas serta perjalanan
pemilihan umum Indonesia sejak pertama kali hingga saat ini sedikit dapat
menggambarkan akan sistem yang cocok dan baik untuk Indonesia yang sesuai
dengan konteks kultur politiknya dan kemajemukan masyarakatnya.
[1]
Gradien Mediatama, Undang-Undang Pemilu
& Partai Politik 2008.hlm.11.
[2]
Dr.Taufiqurrahman syahuri,S.H.,M.H, Tafsir
Konstitusi berbagai Aspek Hukum, 2011, hlm.156
[3]
Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu
Politik, Jakarta, 2008, hlm.473.
[4]
Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu
Politik, Jakarta, 2008, hlm.473-474.
[5]
Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu
Politik, Jakarta, 2008, hlm.474
[6]
Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu
Politik, Jakarta, 2008, hlm.487-488.
[7]
Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu
Politik, Jakarta, 2008, hlm.461.
[8]
Romi Librayanto, S.H.,M.H Ilmu Negara
(Suatu Pengantar).2009.hlm.204.
[9] Romi
Librayanto, S.H.,M.H Ilmu Negara (Suatu
Pengantar).2009.hlm.204-205.
[10]
Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu
Politik, Jakarta, 2008, hlm.469.
0 comments:
Posting Komentar