Teori Pembuktian dalam Peradilan
Senin, 14 November 2011
0
comments
Birokrasi Max Weber
Rabu, 07 September 2011
0
comments
 |
| Max Weber |
Max Weber menggambarkan tipe birokrasi ideal dengan membuatnya lebih berbentuk organisasi rasional dan efisien yang dikarakteristikkan sebagai dominasi karismatik dan tradisional.
Dalam pengamatan Weber, desain organisai melibatkan dominasi, dalam arti bahwa kewenangan melibatkan hak yang sah untuk meminta kepatuhan dari orang lain. Menurut Weber dalam penelitian tentang struktur organisasi, struktur birokrasi adalah struktur yang lebih unggul dari segala bentuk yang lain dalam hal ketepatan, stabilitas, keketatan dalam hal, kedisiplinannya dan kehandalannya. Dibandingkan dengan organisasi lain, birokrasi dapat diibaratkan sebagai produksi dengan bantuan mesin dibandingkan produksi yang hanya menggunakan tangan.
Sebagai organisasi yang menekankan disiplin, birokrasi menurut Weber, adalah organisasi yang dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia, sehingga sampai pada sasarannya, karena organisasi birokrasi memiliki struktur yang jelas tentang kekuasaan, dan orang yang mempunyai kekuasaan mempunyai pengaruh, sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain (Robert denhard; dalam Dara, 2003).
Menurut Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara sebagai berikut :
Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatsi oleh jabatannya pada saat dia menjalankan tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya;
1. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatanhierarkis dari atas ke bawah dan kesamping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar, dan ada yang kecil;
2. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya;
3. Setiap pejabat memiliki kontrak jabatan, yang harus dijalankan. Uaian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan dominan yang menjadi wewenang dan bertanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak;
4. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif;
5. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontrak nya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu;
6. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan pomosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangannya yang objektif;
7. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingn pribadi dan keluarganya;
8. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin (Weber, 1978 dan Albrow, 1970)
Dalam tipe ideal birokrasi yang rasional yang dikemukakan oleh Weber tersebut tersirat intisari bahwa seorang pejabat politik tidak diperkenankan lebih mementingkan kepentingan individualnya daripada kepentingn umum, sama hanya dalam pilkada, elit bbirokrasi atau pejabat birokrasi harus bisa netral karena adanya batasan jabatannya.
Menurut David Beetham (1975), Weber memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep birokrasinya. Pertama, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis. Kedua, birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat, sepanjang birokrasi mempunyai kecenderungan yang melekat pada penerapan fungsi sebagai instrumen fungsi tersebut. Ketiga, pengembangan dari sikap ini karena birokrat tidak mampu memisahkan perilaku mereka dari kepentingannya sebagai suatu kelompok partikular. Dengan demikian birokrasi dapat keluar dari fungsinya yang tepat karena anggotanya cenderung datang dari klas sosial yang partikuler tersebut.
Elemen kedua dan ketiga dari birokrasi Weberian atas, mengndung pandangan Weber terhadap peranan politik dalam birokrasi. Ada faktor yang bisa mempengaruhi proses tipe ideal birokrasi. Kehidupan birokrasi tampaknya sudah diperhitungkan tidak mungkin bisa dipisahkan dari politik.
Dalam otoritas birokrasi, Max weber mengemukakan, ada tiga tipe otoritas yaitu pertama, otoritas kharismatik, suatu kepentingan yang dibenarkan kerena orang memeberikan tatanan, memiliki beberapa kesucian atau semua karakteristik yang dikenal. Kedua, otoritas tradisional dimana semua perintah mungkin dipatuhi karena adanya rasa hormat terhadap pola-pola tatanan lama yang mapan. Ketiga, otoritas legal dimana manusia mungkin percaya bahwa seseorang yang memberikan tatanan adalah berbuat sesuai dengan tugas-tugasnya sebagaimana yang di dalam suatu kitab undang-undang dan peraturan.
Birokrasi Karl Marx
Rabu, 06 April 2011
0
comments
.jpg) |
| Karl Marx |
Karl Marx mulai mengelaborasi konsep birokrasi dengan menganalisa dan mengkritik falsafah Hegel mengenai negara yang menganalisis bahwa administrasi negara atau birokrasi sebagai suatu jembatan antara negara (pemerintah) dengan kelompok masyarakat, dimana kelompok masyaakat terdiri dari kelompok kepentingan khusus (particular interest) yang diwakili oleh kelompok para pengusaha dan kelompok profesional, sedangkan kelompok kepentingan umum (general interest) diwakili oleh negara. Diantara keduanya pemerintah merupakan perantara yang memungkinkan pesan-pesan kpentingan khusus tersalurkan ke kepentingan umum, sehingga birokrasi juga diharuskan pada posisi netral.
Menurut Marx, negara itu tidak mewakili kepentingan umum, tetapi mewakili khusus dari kelas dominan. Dari perspektif ini, birokrasi merupakan kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Kepentingan partikular yang memenangkan perjuangan klas itulah yang dominan dan berkuasa. Birokrasi merupakan suatu instrumen dimana klas dominan melaksanakan dominasinya atas klas lainnya. Dalam hal ini kepentingan birokrasi pada tingkat tertentu menjalin hubungan intim dengan klas dominan dalam suatu negara. Dari sinilah netral atau tidak netral birokrasi mulai dibicarakan.
Pemikiran Hegel dan Marxs, pada prinsipnya menempatkan posisi birokrasi sebagai satu kelompok kepentingan tersendiri. Hegel menekankan bahwa birokrasi merupaakan penengah antara negara dan masyrakat yang harus netral sedangkan Marx menekankan bahwa birograsi juga merupakan klas tersendiri yang tidak mungkin netral melainkan berpihak pada klas yang berkuasa.
Birokrasi menurut Karl Marx merupakan suatu kelompok partikular yang sangat spesifik. Birokrasi bukanlah klas masyarakat, walaupun eksistensinya berkaitan dengan pembagian masyarakat ke dalam klas-klas tertentu. Lebih tepatya birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri.
Birokrasi adalah instrument yang digunakan oleh klas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas klas-klas sosial lainnya. Dengan kata lain birokrasi memihak kepada klas partikular yang mendominasi. Birokrasi sendiri pada tingkatan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan klas yang dominan dan pada pemerintahan, eksistensinyab sangat tergantung pada klas yang dominan dan pada pemerintahan.
Birokrasi akan menjadi kekuatan yang otonomi dan opresif yang dirasakan oleh mayoritas rakyat atau masyarakat sebagai kekuatan yang misterius. Betapa tidak, disatu pihak birokrasi berbuat baik mengatur kehidupan rakyat akan tetapi dilain pihak kekuatan ini diluar jangkauan rakyat untuk mengontrolnya. Jika demikian birokrasi maka birokrasi itu menjadi kekuatan yang tertutup.
